JAKARTA-Pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus demo sopir angkutan di Jakarta yang banyak diwarnai aksi kekerasan.
Aksi tersebut, menurut Yusril, muncul karena tidak adanya harmonisasi pengaturan antara angkutan konvensional yang lebih mahal karena tidak disubsidi dengan angkutan berbasis online yang lebih murah karena disubsidi.
"Mestinya pemerintah daerah jangan cepat-cepat memberikan izin beroperasinya transportasi umum walaupun ongkosnya lebih murah. Antara angkutan umum konvensional dengan angkutan umum sistem baru harus diharmonisasikan lebih dulu agar yang satu tidak merugikan yang lain," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3/2016).
Menurut Yusril, kisruh angkutan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta bisa mempengaruhi citra pemerintah pusat.
"Selain mengganggu aktivitas masyarakat secara keseluruhan, demo tersebut juga mencoreng pemerintah pusat,” lanjut Yusril.
Terkait dengan demo pengemudi angkutan, Yusril mengingatkan bahwa proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung juga bisa menjadi masalah serius bagi pemerintah.
Menurut Yusril, proyek mercusuar Kementerian BUMN itu menyimpan banyak masalah seperti tidak adanya adanya izin dari Kemnterian Perhubungan, tidak adanya kajian Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), serta tidak urgen untuk kepentingan rakyat banyak.
"Yang tidak kalah fatalnya adalah dampak financial dari proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, mengakibatkan kita harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun yang harus dibayar hingga anak cucu kita selama 60 tahun," kata Yusril.
"Dan, jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya," tambahnya.
Yusril menegaskan, seorang menteri sebagai pembantu presiden harus melaksanakan program sesuai dengan memperhatikan aspek ekonomi, hukum, dan asas kemanfaatan.
Seorang menteri juga tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadinya dalam merancang sebuah proyek.
"Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak berbagai kalangan," Yusril mengingatkan.
Yusril pun mengusulkan agar Menteri BUMN Rini Soemarno berbesar hati mengevaluasi proyek tersebut, kalau perlu membatalkannya. Ia minta Menteri BUMN tidak ngotot dengan proyek tersebut yang dapat berakibat fatal.
TRIBUNNEWS.COM
